2018 : Framework Proses Sertifikasi Halal untuk Produk Jasa Pembayaran berbasis Teknologi (e-payment) dengan Pendekatan Model Inovasi Quadruple Helix

Dr.Ir. Mokh Suef M.Sc (Eng)
Gita Widi Bhawika S.ST.,M.MT

External link

Type

RESEARCH

Keywords

-


Abstract

Indonesia telah memasuki era Teknologi Finansial (Fintech) 3.5, dimana berbagai kebutuhan pendanaan masyarakatnya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi. Salah satu jenis Fintech yang familiar digunakan masyarakat saat ini adalah teknologi pembayaran elektronik (e-payment technology). Sudah tidak asing lagi jika masyarakat menggunakan uang elektronik (e-money) untuk membayar barang belanjaan di supermarket hingga untuk membayar jasa transportasi online. Terlebih lagi, pemerintah juga mewajibkan penggunaan uang elektronik untuk pembayaran jalan tol, yang berdampak pada peningkatan jumlah penggunaan uang elektronik di Indonesia. Pada pertengahan tahun 2017, terjadi isu mengenai diragukannya kehalalan dari produk e-payment yang dimiliki oleh salah satu perusahaan ojek online terkemuka di Indonesia. Isu tersebut menjadi perdebatan dan pro-kontra di media sosial. Satu pihak berargumen bahwa produk e-payment tersebut haram karena merupakan riba (Baits, 2017 dan Admin, 2017), sementara itu di pihak lain mengatakan halal karena menurut ilmu fikih termasuk akad Ijarah (Sahroni, 2017). Hal ini menimbulkan keresahan bagi umat muslim yang biasanya menggunakan e-payment untuk pembayaran jasa produk tersebut. Permasalahan ini merupakan hal kritis yang perlu dicari solusinya, mengingat Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas muslim (87,2%) (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2010), dengan pengguna internet sebanyak 54,68% dari total populasi. Sementara itu, pemanfaatan internet untuk keperluan ekonomi yaitu untuk beli online (32,19%), jual online (16.83%), dan transaksi perbankan lainnya (17,04%) (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia - APJII, 2017). Sehingga, tak dapat dipungkiri bahwa jumlah penggunaan internet untuk keperluan transaksi keuangan oleh penduduk Indonesia yang mayoritas muslim cukup tinggi. Keresahan umat muslim salah satunya disebabkan oleh minimnya justifikasi halal pada produk jasa berbasis teknologi, seperti e-payment, sehingga umat muslim ragu untuk menggunakannya. Sementara itu, kebutuhan penggunaan e-payment semakin meningkat. Oleh sebab itu, diperlukan suatu penelitian untuk menentukan apakah produk e-payment tertentu halal atau tidak. Hal tersebut dapat dilanjutkan dengan penyusunan suatu standarisasi proses sertifikasi halal pada produk jasa pembayaran elektronik. Proses inovasi penyusunan sertifikasi halal pada produk jasa ini akan melibatkan quadruple helix, dimana peneliti sebagai akademisi akan melakukan pendekatan kepada pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia sebagai regulatornya, perusahaan Fintech sebagai bisnisnya, serta masyarakat sebagai konsumennya. Harapannya, jika suatu produk jasa e-payment dapat disertifikasi halal tidaknya, masyarakat muslim yang meyakini akan dapat memilih jasa e-payment yang halal dan menggunakan e-payment dengan tenang. Selain itu, pergolakan yang terjadi di khalayak umum juga dapat diminimalisasi. Standar sertifikasi juga dapat membantu pengambil keputusan untuk melakukan sertifikasi halal dengan lebih mudah.