2018 : STUDI KEWENANGAN DIREKTORAT INOVASI, KERJASAMA, DAN KEALUMNIAN, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN USAHA DALAM IMPLEMENTASI KERJASAMA DI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SEBAGAI PERGURUAN TINGGI

Dr. Tony Hanoraga SH., M.Hum
Lutfi Kuncoro Wibowo SH
Agung Budiono SH

External link

Type

RESEARCH

Keywords

-


Abstract

RINGKASAN/ABSTRAKSI Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Penetapan ITS sebagai PTNBH, kemudian menyusul penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Statuta ITS, maka ITS resmi mendapat status PTN BH. Dengan pemberlakuan status sebagai PTN BH, maka ada beberapa kewenangan yang akan didapat oleh ITS. Kewenangan yang diperoleh ITS sebagai PTNBH antara lain dapat melakukan pengelolaan keuangan dan dapat mencari sumber dana dari selain APBN. Salah satu dari konsep pencarian sumber dana secara mandiri, dapat dilakukan melalui mekanisme perbuatan hukum berupa perjanjian. Tindak lanjut dari Statuta ITS tersebut, ditetapkan Peraturan Rektor Nomor 10 Thun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS, yang mengatur tentang unsur-unsur pembantu Rektor. Peraturan OTK ini mengatur tugas dan fungsi setiap unsur di bawah Rektor. Beberapa unsur tersebut antara lain adalah Direktorat Inovasi, Kerja sama, dan Kealuminian (Dir. IKK), Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), dan Badan pengembangan dan Pengeolaan Usaha (BPPU). Demi kepastian hukum dalam melaksanakan kewenangan yang didapat oleh ITS, maka ditetapkanlah Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama di Lingkungan ITS. Dalam tataran pelaksanaan, timbul problem yuridis berupa kewenangan para pihak tersebut yang saling tumpang tindih. Permasalahan kewenangan ini dapat berakibat terhadap eksistensi perjanjian yang dilakukan oleh ITS. Kata kunci : Kewenangan, Perjanjian kerjasama, kepastian hukum