2018 : Analisis Kebijakan Penetapan Dwelling Time Petikemas di Indonesia

Ir. Tri Achmadi Ph.D
Achmad Mustakim S.T., M.T., MBA
Hasan Iqbal Nur S.T., M.T.
Christino Boyke Surya Permana S.T., M.T


Abstract

Pelabuhan merupakan simpul dari sistem transportasi laut dan infrastruktur yang berperan vital dalam mendukung perekonomian di suatu negara. Selain itu, pelabuhan juga merupakan tempat terjadinya proses logistik, yaitu proses bongkar muat, proses penyimpanan petikemas, proses stuffing dan stripping, serta tempat pengecekan dokumen barang yang keluar atau masuk. Dengan demikian kinerja pelabuhan sebagai pintu gerbang untuk perdagangan internasional, merupakan penentu utama daya saing suatu negara. Berdasarkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) biaya logistik nasional mencapai 25%-30% (dua puluh lima sampai tiga puluh persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam upaya untuk menurunkan biaya logistik nasioanal tersebut, pemerintah sejak tahun 2008 berupaya untuk mengurangi waktu layanan barang di pelabuhan (dwelling time), intruksi yang terakhir yang diberikan adalah dengan batasan maksimal dwelling time pelabuhan selama 3 hari. Dengan adanya kebijakan tersebut pemilik petikemas harus memindahkan petikemas dari lapangan penumpukan pelabuhan di lini I ke depo yang berada di Lini II dengan tarif penyimpanan yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya biaya logistik secara keseluruhan dapat menjadi lebih tinggi. Dari latar belakang tersebut kemudian muncul pertanyaan “kebijakan Dwelling Time: meningkatkan atau menurunkan biaya logistik?� Pada penlitian ini akan dilakukan analisis untuk mengetahui dwelling time optimal petikemas di pelabuhan Indonesia, dengan mempertimbangkan I antara penurunan biaya akibat dwelling time dengan biaya untk mempercepat dwelling time.