2017 : Penilaian Kinerja Ruang Terbuka Publik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Demokrasi Deliberatif\n
Abstract
Berpijak pada konsep menurut Habermas, maka kota sebagai ruang seharusnya juga bisa menjamin kemerdekaan masyarakatnya untuk mengembangkan dialektika kebebasan dan demokrasi deliberasi, yang tentu bisa direpresentasikan ke dalam raung-ruang publik yang ada didalamnya. Tentu tidak sulit menemukan ruang publik Ju¨rgen Habermas dengan konteks bangsa kita. Melalui konstruksi teoritisnya ia mengembangkan demokrasi deliberatif. Dalam hal ini negara kita juga perlu mempertimbangkan model demokrasi deliberatif sebagai alternatif model demokrasi. Tentu analogi pada negara bisa dicoba dalam konteks kota, misalnya di kota Surabaya. Ketika pemerintah kota mengambil kebijakan, maka ia harus memperhatikan masyarakat, karena jika kebijakan yang diambil kontroversial maka akan segera muncul gerakan protes, seperti gerakan mahasiswa, LSM, dan organ-organ publik lainnya. Disamping itu juga media masa yang berperan menampung opini publik (publisitas) malah justru memproduksi opini publik sendiri. Seberapa jauhkan raung-ruang publik ini bisa mengakomodasi segala gerakan-gerakan tersebut dalam artinya yang lebih luas. \nRuang-ruang publik di kota Surabaya pada umumnya memperlihatkan kualitas ruang yang baik. Namun dibalik kualitas ruang yang baik tersebut, ditinjau dari fungsinya tidak selalu mengakomodasi keinginan masyarakatnya. Segelintir orang yang mengusai ruang-ruang tersebut menjadi alat budaya konsumerisme telah menghambat fungsi ruang-ruang publik yang lebih universal. Kebebasan dialektika dalam konteks demokrasi deliberasi tidak dapat terwujud secara maksimal. Sehingga melalui kerangka ini, bagaimana dan sejauh mana kinerja suatu ruang-ruang publik di Kota Surabaya yang memenuhi prinsip-prinsip demokrasi deliberasi berdasarkan konsepsi Habermas?\n\nPenelitian ini diharapkan dapat menjelaskan performa ruang-ruang publik di Kota Surabaya yang memenuhi prinsip-prinsip demokrasi deliberasi.