2016 : Kajian Kebijakan Dalam Penentuan Lokasi Pelabuhan Marina Wilayah Nusa Tenggara Timur

Achmad Mustakim S.T., M.T., MBA

Year

2016

Published in

-

External link

Type

RESEARCH

Keywords

-


Abstract

Diestimasikan terdapat 50.000 kapal yacht berlayar di perairan Asia Pasifik dan terdapat 26 tempat potensi kapal yacht berlabuh di Indonesia, namun belum ada terminal khusus untuk pelayanan khusus kapal-kapal yacht. Tercatat hanya 0,4% dari estimasi jumlah kapal yang berada di perairan Asia Pasifik atau hanya sejumlah 200 kapal yacht yang berkunjung ke Indonesia. Hal ini tentu marina atau terminal yacht di Indonesia menjadi tidak berkembang karena pendapatan dari marina adalah kapal-kapal yacht yang parkir dalam waktu relatif lama , padahal dengan adanya marina mampu memberikan peranan terhadap pengembangan pariwisata. \n\nPemerintah saat ini telah membuat kebijakan untuk pembangunan pariwisata dengan peningkatan konektivitas dan peningkatan pelabuhan dan marina yang terdapat pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPK) Tahun 2010 - 2025 yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dimana RIPK salah satunya membahas mengenai pembangunan aksesibilitas pariwisata dan kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi. Dengan adanya kebijakan tersebut, mulai adanya perencanaan pembangunan marina dari badan pemerintah. Untuk membangun marina perlu ditentukan dahulu lokasi marina yang akan dibangun. \n\nPenentuan lokasi pelabuhan mengacu pada Peraturan Menteri No 51 Tahun 2015 dimana lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri dengan berpedoman Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIP) setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota. Dari 26 tempat potensi kapal yacht yang berlabuh di Indonesia, kebanyakan berada di Nusa Tenggara Timur. Beberapa diantaranya adalah Kupang, Alor, Lembata, Maumere, Ende, Riung, Labuan Bajo, Rote, Sabu, Sumba Timur. Penelitian ini akan membahas lokasi yang berada di NTT dengan dilakukan analisis potensi wisata, alternatif lokasi pelabuhan, spesifikasi kapal yang akan menimbulkan waktu dan biaya dimana akan dilakukan analisis bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berwisata dengan diasumsikan waktu dan biaya operasional paling minimum yang akan terpilih sebagai lokasi pelabuhan. Dengan munculnya lokasi pelabuhan terpilih dapat memberikan rekomendasi pada gubernur dan bupati/walikota dalam penentuan lokasi marina di NTT pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan bahan masukan rencana tata ruang wilayah provinsi maupun kabupaten/kota.