2020 : ANALISA PELAKSANAAN REKLAMASI TELUKLAMONG BERDASARKAN IMPLEMENTASI UU NO 26 TAHUN 2007 DAN UU NO 27 TAHUN 2007

Dr. Dendy Satrio S.ST
Prof.Ir. Agoes Pratikto M.Sc Ph.D
Sholihin ST.,MT
Dr.Eng. Shade Rahmawati ST., MT.


Abstract

Teluk Lamong merupakan salah satu daerah strategis yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Di Teluk Lamong ini juga terdapat daerah pesisir yang perairannya memiliki banyak habitat ikan dan biota laut. Di sekitar kawasan tersebut juga terdapat mangrove dan nelayan yang sangat banyak. Melalui keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1997 Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan memberikan ijin kepada PT. Pelindo III untuk melakukan pengurugan atau reklamasi perairan pantai di daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik di daerah Teluk Lamong. UU No. 26 Tahun 2007 menjelaskan mengenai penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan UU No. 27 tahun 2007 menjelaskan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Melalui PT. Pelindo III aktivitas pengurugan atau reklamasi Teluk Lamong dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan kapasitas bongkar muat dan terminal peti kemas, pengembangan waterfront city, dan membangun terminal multi purpose. Tentunya kegiatan reklamasi bukanlah suatu kegiatan yang dapat dikerjakan dengan mudah. Segala aspek harus sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku. Segala jenis resiko dan kendala harus sudah dipertimbangkan secara matang, baik kendala berupa teknis maupun sosial masyarakat. Dari segi teknis yaitu tanah hasil dari kegiatan reklamasi dinilai kurang stabil hal ini dapat menyebabkan dampak buruk berupa pergeseran tanah, penurunan tanah, bahkan rentan terjadinya erosi maupun sedimentasi. Dalam segi sosial tentunya juga banyak respon masyarakat terkait proyek reklamasi ini baik itu pro yaitu masyarakat yang merasa dengan dibangunnya reklamasi ini maka dapat memajukan perekonomian daerah. Namun juga tidak sedikit yang kontra yaitu masyarakat yang merasa dengan adannya proyek ini dapat mengganggu mata pencaharian mereka. Dengan adanya lahan reklamasi tersebut, maka dalam segi penataan tata ruang harus disesuaikan dengan UU yang berlaku. Dengan begitu tingginya risiko dan kendala yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi maka perlu diadakan kegiatan evaluasi dalam pelaksanaan reklamasi dan dalam penataan tata ruang di daerah Teluk Lamong tersebut. Apakah dalam pelaksanaannya kegiatan reklamasi ini sudah selaras dengan implementasi UU No 26 Tahun 2007 dan UU No 27 Tahun 2007. Dengan kesesuaian prosedur yang dijalankan dari mulai proses perencanaan hingga proses kegiatan reklamasi tersebut selesai diharapkan dampak negatif yang tidak diinginkan dapat diminimalisir sedini mungkin. Keyword: Reklamasi Teluk Lamong, UU 26 Tahun 2007, dan UU 27 Tahun 2007