2019 : Sistem Perhitungan Biaya Satuan Pendidikan Sebagai Penentu Biaya Kuliah Tunggal (BKT) ITS

Yusroniya Eka Putri Rachman Waliulu ST., MT
Fajar Subhana, S.Si.
Lilik Chudaifah S.Si., M.Si
Fajar Subhana S.Si
Maya Sari S.Si.


Abstract

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), mengamanatkan agar ITS dapat mengimplementasi tatakelola sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Mulai tahun akademik 2013/2014, biaya pendidikan mahasiswa baru jalur SNMPTN dan SBMPTN menggunakan satu komponen biaya yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT). Komponen biaya dalam perguruan tinggi sangatlah beragam sehingga sangat sulit menetapkan biaya langsung yang berhubungan dengan jasa pendidikan. Selain itu tidak ada standar baku untuk menetapkan tarif biaya-biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan penyajian. Agar dapat melaksanakan usaha pokok perguruan tinggi secara efisien, efektif, produktif dan berkualitas perguruan tinggi memerlukan informasi biaya satuan atau unit cost. Dengan berusaha menunjukkan prinsip yang sama dari penetapan biaya berdasarkan aktivitas (activity based costing) dapat diterapkan dalam pengelolaan Pendidikan Tinggi sebagai penentuan Biaya Kuliah Tunggal (BKT), penelitian ini diberi judul “Sistem Perhitungan Biaya Satuan Pendidikan Sebagai Penentu Biaya Kuliah Tunggal (BKT) ITS Dengan Pendekatan Activity Based Costing System�yang bertujuan untuk menghitung unit cost pendidikan dengan menggunakan sebagai acuan untuk usulan penetapan Biaya Kuliah Tunggal (BKT). Klasifikasi biaya dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya adalah pengidentifikasian aktifitas PBM, merinci aktifitas mulai dari penerimaan mahasiswa baru sampai kelulusan mahasiswa (wisuda) dan menghitung BTL di tingkat Fakultas. Serta diharapkan dapat mengetahui tingkat efisiensi atas biaya penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan. Hasil kajian ini diharapkan dapat sebagai kebijakan dalam mentukan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di era ITS sebagai PTN BH, dapat memberikan informasi pada para pengambil keputusan untuk menentukan langkah/cara dalam pembuatan kebijakan, guna mencapai efektivitas maupun efisiensi pengolahan dana pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan dan sebagai sarana control selama operasi internal dari sistem pendidikan ITS.