2021 : TATA CARA PEMANFAATAN TANAH YANG DI KELOLA OLEH ITS, DI TINJAU DARI PERSPEKTIF LEGALITAS KEWENANGAN, PROSEDUR, MODEL KERJASAMA, DAN PENEGAKAN HUKUM
Abstract
RINGKASAN/ABSTRAK Perguruan Tinggi negeri dengan status badan Hukum, yang kemudian di singkat dengan PTN BH, merupakan suatu entitas hukum baru. PTNBH mempunyai wewenang yang lebih banyak dari pada PTN Satker maupun PTN BLU. Salah satu kewenangan dari PTNBH adalah otonomi untuk mengelola kekayaan secara mandiri, diantaranya melalui pemanfaatan tanah yang di kelola oleh PTNBH. ITS sebagai PTNBH mempunyai hak untuk mengelola kurang lebih 1,8 hektare dengan status Kuasa Pengguna Barang. Tanah tersebut berada di dalam kampus ITS sukolilo sebanyak 5 sertifikat, dan masing-masing 1 sertifikat di manyar, Buncitan, dan kampus Cokro. Dalam PP 54 tahun 2015 tentang Statuta ITS PTN BH beserta turunannya berupa beberapa peraturan rektor yang menagtur tentang Aset dan Barang Milik negara, konsep pemanfaatan tanah di limpahkan kepada MWA, Biro Sarana Prasarana sebagai pengelola utama tanah BMN, Biro Keuangan (di dalamya Subbagian Inventarisasi Aset) sebagai pencatat dan pemegang sertifikat hak atas tanah, dan Direktorat kerjasama sebagai organ yang melakukan kerjasama dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah BMN tersebut. Demi kepastian hukum, maka diperlukan pengaturan regulasi yang tepat dan benar sehingga dapat menjamin kepastian hukum terkait masing-masing kewenangan dab bagaimana SOP untuk pemanfaatan tanah tersebut. Kata kunci : Tanah, Kuasa Pengguna Barang, Peraturan Perundang-undangan, ITS PTNBH, Pemanfaatan Tanah. Kepastian hukum, institusi, asset, rule of law.