2019 : Strategi Pengembangan Hunian Berimbang di Kawasan Surabaya Barat Berdasarkan Preferensi Pengembang Terhadap Model Spasial Harga Lahan

Dr. Ing. Ir. Haryo Sulistyarso
Surya Hadi Kusuma S.T., M.T.

External link

Type

RESEARCH

Keywords

-


Abstract

Menurut amanat Undang-Undang No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diatur bahwa pengembang perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang, yaitu dalam membangun 1 (satu) rumah mewah, wajib diimbangi dengan 2 (dua) rumah menengah dan 3 (tiga) rumah sederhana, dalam satu hamparan atau pada satu wilayah Kabupaten/Kota. Dalam rencana pola ruang RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034, diarahkan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman ke arah barat. Kawasan Surabaya Barat diarahkan menjadi permukiman baru di masa mendatang yang tidak hanya perumahan eksklusif seperti kecenderungan yang terjadi, tetapi juga perumahan menengah ke bawah, menyatu dengan perumahan lama. Disebutkan dalam rencana pola ruang perumahan di wilayah Surabaya Barat di dominasi oleh perumahan mewah. Kondisi ini menunjukkan di kawasan Surabaya barat belum terwujud komposisi hunian berimbang sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 2011. Dari berbagai pakar menyatakan bahwa faktor utama dalam pengadaan perumahan adalah harga lahan. Sehingga harga lahan sangat mempengaruhi dalam pengadaan perumahan formal di perkotaan. Menurut kementerian PU, kebijakan hunian berimbang sempat dikeluhkan oleh para pengembang, karena harga tanah yang dianggap strategis untuk rumah komersil harganya jauh lebih mahal, sehingga tidak dimungkinkan untuk dibangun rumah sederhana pada satu hamparan (pu.go.id, 2016). Harga lahan di Surabaya barat menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara perumahan yang dibangun pengembang dengan permukiman milik warga, selain itu juga terjadi peningkatan harga yang cukup tinggi pada dua tahun terakhir. Dari berbagai jenis perumahan formal yang ada di Surabaya barat di dominasi oleh perumahan milik pengembang. Artinya, aktor yang paling berperan dalam pengadaan perumahan formal di Surabaya barat adalah pengembang. Selain itu, stakeholder utama dalam merencanakan adalah pemerintah dan masyarakat, sehingga dibutuhkan preferensi pemerintah, pengembang dan masyarakat dalam penyusunan arahan pengembangan hunian berimbang di Surabaya barat berdasarkan model spasial harga lahan. Pengembangan hunian berimbang belum dilakukan secara baik di Indonesia khususnya di Surabaya. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya belum terdapat pengembangan hunian berimbang didasarkan pada harga lahan. Sehingga, dalam penelitian ini, terobosan yang kami dilakukan adalah mengkaitkan pengadaan hunian berimbang dengan model spasial harga lahan, karena selama ini pengadaan perumahan dilakukan berdasar preferensi pengembang, pemerintah maupun masyarakat. Kata Kunci: Perumahan, Hunian Berimbang, Harga Lahan, Surabaya Barat