2019 : KAJIAN ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KOMBINASI PERHITUNGAN PENDAPATAN NON APBN FORM A1 DAN PERHITUNGAN PEMOTONGAN GAJI APBN FORM A2 PEGAWAI TETAP ITS PTN BADAN HUKUM

Taufik Fajar Nugroho S.T.,M.Sc.
Agus Dwi Purwolastono SE., M.Acc, Ak
Finega Lansa A.Md

External link

Type

RESEARCH

Keywords

-


Abstract

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), serta Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), mengamanatkan ITS mengimplementasi tatakelola sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN Badan Hukum). Implikasi dari berubahnya status ITS menjadi badan hukum salah satunya adalah bidang perpajakan dengan ditetapkannya ITS sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Proposal kajian ini diajukan untuk melakukan kajian yang disebabkan karena perbedaan perlakukan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Tetap ITS PTN Badan Hukum dengan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 baik yang menggunakan Perhitungan Pendapatan Non APBN Form A1 maupun Perhitungan Pemotongan Gaji APBN Form A2. Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu memberikan informasi pimpinan tentang Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap ITS PTN Badan Hukum. Analisis perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Tetap ITS PTN Badan Hukum dilakukan dengan menggabungkan Perhitungan Pendapatan Non APBN Form A1 dan Perhitungan Pemotongan Gaji APBN Form A2.