2019 : OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET ITS BERDASARKAN KEWENANGAN ITS PTNBH

Dr. Tony Hanoraga SH., M.Hum
Lutfi Kuncoro Wibowo SH
Agung Budiono SH

External link

Type

RESEARCH

Keywords

-


Abstract

Berdasarkan Bab IX tentang Pendanaan dan Kekayaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS, ITS diberi kewenangan untuk mendapatkan penghasilan dari pengelolaan kekayaan ITS. Kekayaan ITS dalam hal ini, salah satunya adalah aset. Penerimaan ITS dari pengelolaan kekayaan merupakan penghasilan yang dapat dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak. Pengelolaan aset di ITS sebelumnya memakai beberapa aturan dari kementerian keuangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2014 tentang Tata cara pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. Setelah ditetapkannya ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS, ITS diberi kewenangan untuk mengelola aset yang sudah dipisahkan. Kewenangan tersebut antara lain untuk melakukan pengelolaa, penghapusan, dan pemanfaatan aset. Dalam perspektif hukum, pemanfaatan aset ini kadang bersinggungan dengan aturan-aturan dari Peraturan Menteri Keuangan ataupun peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan penafsiran dalam pelaksanaannya, sekaligus juga untuk memastikan model atau bentuk pemanfaatan di ITS.